analisis pelayanan publik

Nama : Frian nugraha

Nim  : 2012210031

1. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, pelayanan publik menjadi ramai diperbincangkan, karena pelayanan publik merupakan salah satu variabel yang menjadi ukuran keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Apabila pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah baik/berkualitas, maka pelaksanaan otonomi daerah dapat dikatakan berhasil. Di samping sudah menjadi keharusan bagi pemerintah/pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas berbagai pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, isu tentang kualitas pelayanan publik ini juga dipicu adanya pengaruh perubahan paradigma ilmu administrasi, termasuk perubahan global yang terjadi di berbagai bidang kehidupan dan di berbagai belahan dunia. sebagai paradigma terbaru dari administrasi negara/publik meletakkan pelayanan publik sebagai kegiatan utama para administratur negara. Salah satu intisari dari prinsip NPS adalah bagaimana administrator publik mengartikulasikan dan membagi kepentingan 

hubungan politik dan media massa

hubungan Media Massa dalam Politik

Hubungan antara media dan politik adalah hubungan yang saling membutuhkan. Para pelaku politik membutuhkan media untuk mempublikasikan kebaikan partai politiknya atau bahkan menggunakannya sebagai tempat mengkampanyekan partai politiknya. Namun yang akan dibahas di sini adalah sejauh mana peran media turut andil dalam politik.

Media massa, baik cetak maupun elektronik, merupakan media informasi bagi masyarakat yang berguna sebagai sarana pemberi informasi kepada masyarakat, saat ini bukan hanya dimanfaatkan sebagai media untuk menyampaikan informasi terkini tentang kejadian yang terjadi di masyarakat, namun juga digunakan sebagai sarana komunikasi politik.

Para Pelaku politik menggunakan Media Massa sebagai sarana untuk menyampaikan visi misi dari suatu partai politik atau para calon pemimpin yang sedang berkampanye. Para pelaku politik tersebut cenderung untuk menunjukkan citra yang baik dari partai politik atau individu pelaku politik.